Peran Pemerintah dalam Mendukung Bisnis Non-Aero di Indonesia

Bisnis non-aero bukan hanya soal bagaimana bandara mendiversifikasi pendapatan, tetapi juga tentang bagaimana sektor ini dapat menjadi pendorong ekonomi nasional. Di balik setiap toko duty-free, restoran, atau gerai UMKM di bandara, terdapat kebijakan, infrastruktur, dan strategi yang dirancang untuk menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mendorong bisnis ini? Mari kita telusuri peran kunci pemerintah dalam membangun ekosistem bisnis non-aero yang berdaya saing.

1. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung

Regulasi yang mendukung adalah fondasi utama dalam pengembangan bisnis non-aero. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan mendorong investasi dalam sektor ini.

Harmonisasi Regulasi Antara Sektor Transportasi dan Komersial

Untuk mengoptimalkan bisnis non-aero, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi di sektor transportasi udara selaras dengan kebutuhan pengembangan area komersial bandara.

• Contoh: Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan aturan mengenai pengelolaan area komersial di bandara, memberikan fleksibilitas kepada operator untuk mengembangkan bisnis non-aero.

Penyederhanaan Perizinan

Proses perizinan untuk membuka usaha di area bandara sering kali menjadi tantangan bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Reformasi birokrasi yang mempercepat perizinan adalah langkah penting.

• Studi Kasus: Penerapan sistem Online Single Submission (OSS) telah memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh izin operasional.

Perlindungan bagi Investor

Regulasi yang memberikan jaminan keamanan investasi bagi pihak swasta juga menjadi faktor penting. Misalnya, kebijakan yang mengatur pembagian keuntungan antara operator bandara dan tenant komersial.

• Tren Global: Beberapa negara seperti Uni Emirat Arab memiliki kebijakan khusus untuk memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha yang berinvestasi di bandara. Indonesia juga dapat menerapkan pendekatan serupa.

2. Investasi Infrastruktur

Pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan infrastruktur bandara mendukung pertumbuhan bisnis non-aero. Investasi besar di bidang infrastruktur tidak hanya memperkuat daya saing bandara tetapi juga menarik lebih banyak pengunjung.

Modernisasi Bandara

Bandara dengan desain modern dan fasilitas canggih menjadi daya tarik utama bagi penumpang dan pelaku usaha.

• Contoh: Pemerintah melalui Angkasa Pura telah memperbarui fasilitas di Bandara Soekarno-Hatta, seperti pembangunan Terminal 3 Ultimate yang didesain dengan konsep modern dan ramah lingkungan.

Pengembangan Kawasan Sekitar Bandara

Pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar bandara menciptakan ekosistem yang terintegrasi antara transportasi, bisnis, dan pariwisata.

• Studi Kasus: KEK Mandalika yang terhubung dengan Bandara Internasional Lombok berhasil menarik investasi besar di sektor pariwisata.

Digitalisasi Infrastruktur

Investasi dalam teknologi seperti sistem pembayaran cashless, big data, dan Internet of Things (IoT) di bandara mendukung efisiensi operasional sekaligus memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penumpang.

• Harapan Masa Depan: Digitalisasi di setiap bandara utama di Indonesia untuk mendukung bisnis non-aero berbasis teknologi.

3. Kemitraan dengan Swasta

Kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta adalah kunci untuk mempercepat pertumbuhan bisnis non-aero. Kemitraan yang strategis memungkinkan transfer teknologi, modal, dan pengalaman untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih maju.

Skema Public-Private Partnership (PPP)

Melalui skema PPP, pemerintah dapat berbagi risiko dengan pihak swasta sekaligus memastikan pengelolaan bandara yang lebih profesional.

• Contoh: Bandara Kualanamu di Medan dikelola oleh mitra swasta dari India, GMR Airports, melalui kerja sama dengan PT Angkasa Pura II.

Kontrak Jangka Panjang

Pemberian kontrak jangka panjang kepada mitra swasta memberikan kepastian usaha dan menarik lebih banyak investor.

• Studi Kasus: Kerja sama dengan operator ritel internasional untuk mengelola area duty-free di bandara internasional Indonesia.

Kolaborasi Inovasi

Pemerintah dapat mendorong kemitraan dalam bidang inovasi, seperti penggunaan teknologi untuk pemasaran produk lokal atau efisiensi operasional di area komersial.

• Ide Implementasi: Pengembangan aplikasi berbasis AI untuk membantu penumpang menemukan tenant atau promosi di bandara.

4. Dukungan terhadap UMKM Lokal

Salah satu bentuk nyata dari peran pemerintah dalam bisnis non-aero adalah memberikan ruang bagi UMKM lokal untuk berkembang di lingkungan bandara. Ini tidak hanya memperkuat ekonomi lokal tetapi juga memperkenalkan budaya Indonesia kepada wisatawan internasional.

Pengalokasian Ruang untuk UMKM di Bandara

Pemerintah dapat mengatur agar setiap bandara memiliki persentase tertentu dari ruang komersial yang dialokasikan khusus untuk UMKM lokal.

• Contoh: Bandara Ngurah Rai di Bali telah menyediakan area khusus bagi UMKM yang menjual produk lokal seperti kerajinan tangan dan makanan khas.

Fasilitasi Pelatihan dan Pendampingan

Program pelatihan untuk UMKM membantu mereka memahami cara memasarkan produk secara profesional di lingkungan premium seperti bandara.

• Dukungan Pemerintah: Kementerian Koperasi dan UKM secara rutin mengadakan pelatihan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk mereka.

Pemasaran Global

Melalui bantuan pemerintah, UMKM lokal dapat memasarkan produk mereka kepada pasar internasional yang lebih luas.

• Studi Kasus: Produk tenun NTT berhasil dipasarkan di beberapa bandara internasional Indonesia, mendapatkan perhatian dari wisatawan asing.

5. Insentif untuk Inovasi

Pemerintah perlu mendorong inovasi dalam bisnis non-aero melalui pemberian insentif yang menarik bagi pelaku usaha dan investor.

Insentif Pajak

Pengurangan pajak bagi perusahaan yang mengembangkan teknologi baru di bandara dapat mendorong lebih banyak inovasi.

• Contoh: Perusahaan yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan seperti energi surya di bandara dapat memperoleh keringanan pajak.

Pendanaan untuk Startup

Pemerintah dapat menyediakan dana hibah atau program akselerator khusus untuk startup yang fokus pada inovasi di bidang non-aero.

• Ide Implementasi: Kompetisi inovasi digital untuk menciptakan solusi baru dalam bisnis non-aero.

Kemudahan Akses Riset

Pemerintah dapat bekerja sama dengan universitas atau lembaga riset untuk menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan oleh pelaku usaha.

• Studi Kasus: Di negara-negara maju, riset tentang perilaku konsumen di bandara sering kali menjadi dasar bagi inovasi baru.

Harapan untuk Masa Depan

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong bisnis non-aero agar semakin kompetitif di tingkat global. Dukungan yang kuat melalui regulasi, investasi infrastruktur, dan kolaborasi dengan sektor swasta akan membawa bisnis ini menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan keterlibatan aktif pemerintah, bandara di Indonesia dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi, inovasi, dan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memperkuat citra Indonesia di mata dunia.